.

hate me, im perfect
Tampilkan postingan dengan label Hukum Pidana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Pidana. Tampilkan semua postingan

Kamis, 28 Februari 2013

Apakah mungkin Hukum Pidana termasuk Hukum Perdata bukan Hukum Publik?


Menurut saya Hukum Pidana Mungkin Termasuk Hukum Perdata karena :
1.       Kalau kita berbicara tentang hukum pada umumnya, yang dimaksud adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara orang dengan masyarakat, atau antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi, terdapat hubungan hukum pidana dengan hukum perdata karena terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan hukum antara individu dengan individu (misalnya jual beli) dan individu dengan masyarakat yang dittitikberatkan pada kepentingan pribadi.
2.      Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Perdata. Tapi dari hukum perdata bisa menjadi hukum pidana karena sering kita lihat beberapa kasus dimana dalam kasus tersebut termasuk Hukum Perdata berubah menjadi Kasus Pidana. Contohnya dalam kasus pembajakan hak milik atau patent adanya pelanggaran pidana didalamnya memaksa orang/korban/yang memiliki hak patent tersebut untuk melaporkannya ke kepolisian untuk di tindak sesuai aturan yang berlaku. Tapi secara aturan apa yang menjadi hak pribadi dan kewajiban pribadi telah dibedakan dengan hak – hak kepada Negara atau piblik dan kewajiban public. Sehingga aturan atau hukum yang mengaturnya pun juga tidak sama satu sama lain.
3.      Semua perbuatan atau pelanggaran bisa saja menjadi atau termasuk hukum pidana apabila adanya pelanggaran pidana di dalamnya seperti yang saya jelaskan tadi. Karena itulah hukum pidana tidak saja mengatur mengenai public apakah hak – hak public atau kewajiban public tapi beberapa waktu hukum pidana bisa saja akan menjadi hukum yang mengatur pribadi atau privat karena dalam hal ini hukum tersebut tidak memiliki batasan dalam hal mengikat seseorang. Karena didalam public tersebut terdiri dari individu – individu yang tentu saja perlu adanya tindakan aturan untuk mengaturnya. 

Alasan – Alasan Peniadaan Pidana


Dalam aturan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan ada hal-hal yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atau lazim disebut Dasar Peniadaan Pidana (Strafuitsluitingsgronden) Ada yang disebut dengan alasan pembenaran, dan ada juga yang disebut dengan alasan pemaaf, akan tetapi kita juga harus mengingat dan membedakan dengan Dasar Peniadaan Penuntutan Pidana. Alasan pembenaran ini maksudnya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dibenarkan oleh Hukum jadi perbuatan orang tersebut dimata hukum bukanlah suatu tindak pidana, meskipun menurut kasat mata perbuatan tersebut secara tegas adalah tindak pidana. dengan kata lain alasan pembenaran adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum daripada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga perbuatan tersebut tidaklah merupakan tindak pidana.
Disamping alasan pembenaran ditentukan juga adanya alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yaitu, alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, sehingga ia tidak dipidana, akan tetapi perbuatan tersebut masih merupakan Wederrechtelijk atau perbuatan melawan hukum. Selain dari pada itu menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dari KUHP dikenal pembagian antara alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum yang disebabkab oleh hal-hal dari dalam (diri orang itu sendiri) atau disebabkan oleh hal-hal dari luar diri sipelaku.
Dalam bukunya yang berjudul “asas – asas hukum pidana” Prof moeljatno, S.H. menjelaskan alasan – alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :
1.      Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2.       Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3.      Alasan penghapusan penuntutan : disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemeritah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh : pasal 53, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.
Dari kesemua pembagian alasan tersebut sekarang dirangkum dalam satu yaitu sebab-sebab seseorang tidak dapat dihukum (Strafuitsluitingsgronden) yang terdiri dari :
Ø    Ontoerekeningsvatbaarheid (Pasal 44) KUHP yang berbunyi “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari sipembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga sipembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”
Dari perumusan ini dapat ditentukan syarat-syarat yang termasuk dalam ketentuan pasal 44 yaitu,
a.       Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa sipembuat diganggu oleh penyakit, Yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia tidak dikenai hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.
b.      Tingakat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakan bagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidak akan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat Memorie van Toelichting (M.v.T) atau penjelasan dari pada KUHP itu. Dalam M.t.V ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :
a.       Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya
b.      Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
c.       Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.
Maka jelaslah bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbutan yang bertentangan dengan hukum (Wederrechtelijk) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau schuld (Kesalahan) pembuat/ pelaku hapus.

Ø    Overmacht (Pasal 48) KUHP, berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kata “daya paksa” ini adalah salinan dari kata belanda “overmacht”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah, apakah dayapaksa yaitu yang memaksa itu merupakan paksaan pisik, terhadap mana orang yang terkena tak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara pisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya. Sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan pisik yang mutlak yang tak dapat dihindari dinamakan vis absoluta, sedangkan kekuatan psychis dinamakan vis compulsive, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tetapi memaksa juga.
            Menurt M.v.T Paksaan itu adalah, setiap kekuatan setiap paksaan atau tekanan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan. Menurut Jonker Overmacht itu sendiri terbagi 3 (tiga) yaitu,
1.      Overmacht yang bersifat Mulak/Absolut, yaitu dalam hal ini seseorang tidak mungkin berbuat lain.
Contoh : seorang yang ditusuk perutnya disebuh tempat yang kemudian orang tersebut melawan balik dengan tembakan sehingga pelaku penusukan mati.
2.      Overmacht yang bersifat Relatif/ nisbi, yaitu dalam overmach ini pada dasarnya orang masih dapat memilih apakah berbuat atau tidak, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakkan.
Contoh : seorang ibu yang mencuri roti disebuah warung untuk anaknya karena kelaparan.
3.      overmacht dalam arti noodtoestand atau keadaan darurat Yang dimaksud dengan noodtoestand adalah, keadaan dimana suatu kepentingan hukum dalam bahaya dan untuk menghindarkan bahaya itu, terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.
Noodtoestan ini terjadi akrena :
a.       Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum
b.      Adanya pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum.
c.       Adanya pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum
Contoh : seseorang yang menyelamatkan diri disebuah papan setelah kapalnya tenggelam, kemudian orang tersebut  mendorong orang lain yang ingin naik ke papan yang dinaikinya.

Apakah dayapaksa merupakan alasan pembenar atau pemaaf?
            Daya paksa merupakan alasan pembenar, demikian Van Hamel menulis : sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa (heldenmoend) seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin sama sekali (dwaasheid) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam dayapaksa disitu tata hukum menerima  siapa saja yang terjadi (berust in het gebeurde). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa diterima sebagai benar. Pompe dan Jonkers antara lain juga yang berpendapat sama.


Ø    Noodweer (Pasal 49) KUHP yang berbunyi Pasal “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain , terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana. (Terjemahan Moeljatno).
Noodweer dapat diartikan sebagai pembelan darurat, dan agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat :
1.      Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela).
2.      pembelaan atau pertahan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut.
3.      harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam seketika itu juga.

Ø    Pembelaan terpaksa (noodweer) pasal 49 ayat 1 berbunyi barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Jadi disini, saat dimana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukan kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja sudah boleh. Ini sebabkan atas pertimbangan bahwa dalam Negara yang begitu luas dengan alat – alat  Negara yang terbatas pemerintah harus lebih member kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing – masing.
Kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan?
Ada 3 hal masing – masing baik kepunyaan diri sendiri mauoun kepunyaan orang lain yaitu :
a.       Diri atau badan orang.
b.      Kehormatan, kesusilaan.
c.       Harta – benda orang.
Ø    Wettelijk Voorschrift (Pasal 50) KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum."
Wettelijk Voorschrift adalah menjalankan perintah Undang-undang. Apa yang diperintahkan oleh suatu undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh sesuatu undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap tindak pidana.
Contoh : Algojo yang menjalankan tugas menembak mati terpidana yang divonis hukuman mati

Ø    Ambtelijke Bevel (pasal 51) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum”. Ambtelijke Bevel atau perintah jabatan.secara harafiah adalah suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan.
Adapun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah :
1.      Orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan.
2.      perintah harus diberikan oleh kuasa yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan kuasa itu.
Contoh : Seorang polisi diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap seorang penjahat.
Jadi apabila ternyata orang tersebut bukanlah penjahatnya, maka terhadap si polisi tidak dapat dihukum.


 
Daftar Bacaan
Moeljatno, asas – asas hukum pidana, PT Rineka Cipta, 2000
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, 

Apa perbedaan antara penafsiran hukum dengan konstruksi hukum, berikan 2 perbedaannya | Mungkinkah penafsiran hukum berubah menjadi konstruksi hukum? Berikan minimal 3 buah pendapat anda.


1.      Perbedaan antara penafsiran hukum dengan konstruksi hukum.
h  Dilihat dari definisinya penafsiran hukum merupakan sebuah bentuk penemuan hukum, jadi sebenarnya hukum itu sudah ada hanya saja perlu digali lagi, mencari sumber lain yang dipakai dasar untuk memutus sebuah kasus, sumber lainnya adalah dari masyarakat berupa nilai – nilai kehidupan ataupun norma dan kebiasaan hal inilah yang disebut dengan penafsiran. Siapa yang menggali ialah hakim yang memiliki kewenangan dan hak untuk memutuskan dan menyelesaikan sebuah perkara. Alasan kenapa proses penafsiran hukum tersebut dilakukan karena didalam undang – undang/peraturan perundang - undangan tersebut terkandung makna yang ambigu, multi tafsir, samar – samar kurang jelas, tidak ada dalam yuris prudensi maupun doktrin (pendapat para ahli), Adanya kewajiban bagi hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukan, dan Hakim tidak boleh menolah suatu perkara (UU/48/2009 pasal 10) karena hakim dianggap tahu walaupun sebenarnya tidak tahu. Sedangkan konstruksi hukum adalah sebuah proses atau langkah penemuan atau penciptaan hukum, hukum itu tidah ada/ada kekosongan hukum yang disebut dengan wet vacuum.. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Hakim, Pembentuk hukum seperti DPR dengan Presiden dan Peneliti.
h  Perbedaan yang kedua adalah Konstruksi hukum itu diambil apabila di dalam proses penafsiran hukum tidak diperoleh jalan keluar/hasil yang dapat menyelesaikan sebuah kasus. Dalam pengambilan keputusannnya penafsiran hukum lebih menekankan bahwa hakim harus memutuskan sebuah kasus berdasarkan nilai – nilai/ norma/ kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Sedangkan di konstruksi hukum hakim diperkenankan memutuskan sebuah kasus berdasarkan hati nurani individunya sendiri.

2.      Penafsiran hukum bisa berubah menjadi konstruksi hukum, hal ini dikarenakan :
h  Seperti yang saya jelaskan pada jawaban sebelumnya apabila didalam proses penafsiran hukum tidak ditemukan atau diperoleh jalan keluar atau hasil untuk mengambil keputusan akhir atau menyelesaikan sebuah perkara maka tindakan yang diambil adalah melakukan konstruksi hukum. Jadi penafsiran hukum terlebih dahulu dilakukan dan apabila setelah digali dengan melihat hukum adat, kebiasaan, hukum agama atau yang lainnya juga tidak menemukan aturan atau hukum yang mengatur perkara tersebut kemudian baru dilakukan konstriksi hukum yang dikeluarkan oleh hakim sesuai nuraninya sendiri asal tidak melanggar HAM, UU, dan UUD 1945.
h  Penafsiran hukum dapat berubah menjadi rekonstruksi hukum dilakukan oleh hakim dengan metode argumentum peranalogian (suatu peristiwa yang belum diatur hukumnya dengan mencari persamaan peritiwa yang sejenis namun telah memiliki ketentuan pereturan atau hukum). Metode argumentuma contrario, yaitu menetapkan ketentuan bagi suatu peristiwa tentunya yang tidak diatur oleh hukum, dengan mendasarkan perbedaan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya.
h  Apabila peraturan perundang – undangan tidak jelas atau tidak lengkap. Hakim berhak melakukan penafsiran hukum melalui penemuan hukum yang digali dari hukum adat, kebiasaan, hukum agama, dsb. Oleh karena itu harus diketemukan hukum dengan jelas, penafsiran atau melengkapi perundang – undangan. Kapasitas hakim tidak hanya bercermin pada civil law system yang berdasarkan pada peraturan perundang – undangan. Akan tetapi karena ketentuan UU tidak memuat, jadi hukum dengan mengakomodis common law system melalui kreativitas hakim dalam merekonstruksi hukum. Jadi berdasarkan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman manjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak sebuah perkara yang diajukan untuk memeriksa dan mengadili dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang – undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisyatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum. Sekalipun peraturan perundang – undangan tidak dapt membantunya, tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum. Undang – undang tentang kekuasaan kehakiman (UU 48/2009) pada pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa hakim sebagai organisasi pengadilan dianggap memahami hukum. Apabila terjadi konflik antar peraturan sehingga tumpang tindih, conflict of norm hakim juga wajib melakukan penafsiran gramatikal, teleologis/sosiologis, sistematis, hirtoris, futuristic, komparatif, restriktif dan ekstensif dengan merekonstruksi hukum yang baru melalui penambahan/pengurangan atau pergantian ketentuan hukum tersebut menyesuaikan dengan tingkat keberterimaan masyarakat.

Kamis, 15 September 2011

Apa perbedaan antara subyek perbuatan pidana dalam konsep KUHP dengan pertanggung jawaban pidana dalam KUHP?
1.      Dilihat dari sifatnya, dalam KUHP yang dimaksudkan sebagai subyek perbuatan pidana hanya tertuju kepada individu atau manusia saja. Hal ini terbukti dari adanya kata “barang siapa” pada KUHP yang berarti menyatakan individu atau manusia. Sedangkan pada konsep KUHP yang dimaksudkan dengan subyek perbuatan pidana adalah manusia dan korporasi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan manusia yang juga menuntut adanya perubahan didalam peraturan dalam hal ini adalah pembaharuan KUHP agar sesuai dengan keadaan sekarang dan kondisi sekarang.

2.      Dari penjelasan yang pertama, dapat diambil perbedaan yang kedua yakni dalam hal isi yang terkandung dalam KUHP dan Konsep KUHP. Pada KUHP belumlah dijelaskan secara tegas atau dipisahkan secara tegas mengenai subyek perbuatan pidana berupa individu dan korporasi. Sehingga dalam prakteknya apabila terjadi tindak pidana dalam korporasi maka diperlukan UU lain yang mengatur hal tersebut agar proses pidana/penegakan hukum dapat dilaksanakan.

 
3.      Yang ketiga menyambung dari perbedaan yang kedua terdapat perbedaan antara subyek perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP dengan yang terdapat di Konsep KUHP dalam hal kekuatan hukum atau kekuatan mengikat. Jelaslah bahwa konsep KUHP lebih bisa mengikat seseorang yang melakukan pidana dalam korporasi dibandingkan dengan KUHP yang perlu UU lain untuk mendukung terciptanya penegakan hukum. Karena dalam kasus seperti tindak pidana yang terjadi pada korporasi pada KUHP perlu adanya UU yang mendukung jadi sepintas terlihat samar sedangkan pada konsep KUHP telah diatur dalam satu bentuk kitab Undang – Undang.


alasan – alasan peniadaan pidana



Dalam aturan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditentukan ada hal-hal yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atau lazim disebut Dasar Peniadaan Pidana (Strafuitsluitingsgronden) Ada yang disebut dengan alasan pembenaran, dan ada juga yang disebut dengan alasan pemaaf, akan tetapi kita juga harus mengingat dan membedakan dengan Dasar Peniadaan Penuntutan Pidana. Alasan pembenaran ini maksudnya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dibenarkan oleh Hukum jadi perbuatan orang tersebut dimata hukum bukanlah suatu tindak pidana, meskipun menurut kasat mata perbuatan tersebut secara tegas adalah tindak pidana. dengan kata lain alasan pembenaran adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum daripada peristiwa yang memenuhi ketentuan pidana, sehingga perbuatan tersebut tidaklah merupakan tindak pidana.
Disamping alasan pembenaran ditentukan juga adanya alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yaitu, alasan yang menghilangkan kesalahan seorang yang seharusnya bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, sehingga ia tidak dipidana, akan tetapi perbuatan tersebut masih merupakan Wederrechtelijk atau perbuatan melawan hukum. Selain dari pada itu menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dari KUHP dikenal pembagian antara alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dihukum yang disebabkab oleh hal-hal dari dalam (diri orang itu sendiri) atau disebabkan oleh hal-hal dari luar diri sipelaku.
Dalam bukunya yang berjudul “asas – asas hukum pidana” Prof moeljatno, S.H. menjelaskan alasan – alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :
1.      Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2.       Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3.      Alasan penghapusan penuntutan : disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemeritah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh : pasal 53, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.
Dari kesemua pembagian alasan tersebut sekarang dirangkum dalam satu yaitu sebab-sebab seseorang tidak dapat dihukum (Strafuitsluitingsgronden) yang terdiri dari :
Ø    Ontoerekeningsvatbaarheid (Pasal 44) KUHP yang berbunyi “Tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari sipembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga sipembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan”
Dari perumusan ini dapat ditentukan syarat-syarat yang termasuk dalam ketentuan pasal 44 yaitu,
a.       Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa sipembuat diganggu oleh penyakit, Yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia tidak dikenai hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.
b.      Tingakat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.
Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakan bagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidak akan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat Memorie van Toelichting (M.v.T) atau penjelasan dari pada KUHP itu. Dalam M.t.V ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya bila :
a.       Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya
b.      Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
c.       Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.
Maka jelaslah bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbutan yang bertentangan dengan hukum (Wederrechtelijk) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau schuld (Kesalahan) pembuat/ pelaku hapus.

Ø    Overmacht (Pasal 48) KUHP, berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kata “daya paksa” ini adalah salinan dari kata belanda “overmacht”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah, apakah dayapaksa yaitu yang memaksa itu merupakan paksaan pisik, terhadap mana orang yang terkena tak dapat menghindarkan diri, atau merupakan paksaan psychis, dalam batin, terhadap mana meskipun secara pisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya. Sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut. Kekuatan pisik yang mutlak yang tak dapat dihindari dinamakan vis absoluta, sedangkan kekuatan psychis dinamakan vis compulsive, karena sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tetapi memaksa juga.
            Menurt M.v.T Paksaan itu adalah, setiap kekuatan setiap paksaan atau tekanan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dielakkan. Menurut Jonker Overmacht itu sendiri terbagi 3 (tiga) yaitu,
1.      Overmacht yang bersifat Mulak/Absolut, yaitu dalam hal ini seseorang tidak mungkin berbuat lain.
Contoh : seorang yang ditusuk perutnya disebuh tempat yang kemudian orang tersebut melawan balik dengan tembakan sehingga pelaku penusukan mati.
2.      Overmacht yang bersifat Relatif/ nisbi, yaitu dalam overmach ini pada dasarnya orang masih dapat memilih apakah berbuat atau tidak, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakkan.
Contoh : seorang ibu yang mencuri roti disebuah warung untuk anaknya karena kelaparan.
3.      overmacht dalam arti noodtoestand atau keadaan darurat Yang dimaksud dengan noodtoestand adalah, keadaan dimana suatu kepentingan hukum dalam bahaya dan untuk menghindarkan bahaya itu, terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.
Noodtoestan ini terjadi akrena :
a.       Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum
b.      Adanya pertentangan antara kepentingan dan kewajiban hukum.
c.       Adanya pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum
Contoh : seseorang yang menyelamatkan diri disebuah papan setelah kapalnya tenggelam, kemudian orang tersebut  mendorong orang lain yang ingin naik ke papan yang dinaikinya.

Apakah dayapaksa merupakan alasan pembenar atau pemaaf?
            Daya paksa merupakan alasan pembenar, demikian Van Hamel menulis : sebab jika dalam hal yang demikian ketentuan hukum masih tetap dipertahankan, maka di situ ternyata bahwa tata hukum atau menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa (heldenmoend) seperti dalam halnya Karneades jika hal yang tak mungkin sama sekali (dwaasheid) seperti kalau pada saat yang sama orang harus datang di dua pengadilan. Karenanya, dalam dayapaksa disitu tata hukum menerima  siapa saja yang terjadi (berust in het gebeurde). Perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa diterima sebagai benar. Pompe dan Jonkers antara lain juga yang berpendapat sama.


Ø    Noodweer (Pasal 49) KUHP yang berbunyi Pasal “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain , terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana. (Terjemahan Moeljatno).
Noodweer dapat diartikan sebagai pembelan darurat, dan agar suatu perbuatan itu dapat dikatakan pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat :
1.      Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela).
2.      pembelaan atau pertahan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut.
3.      harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam seketika itu juga.

Ø    Pembelaan terpaksa (noodweer) pasal 49 ayat 1 berbunyi barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Jadi disini, saat dimana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukan kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja sudah boleh. Ini sebabkan atas pertimbangan bahwa dalam Negara yang begitu luas dengan alat – alat  Negara yang terbatas pemerintah harus lebih member kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing – masing.
Kepentingan macam apa saja yang harus diserang sehingga dibolehkan pembelaan?
Ada 3 hal masing – masing baik kepunyaan diri sendiri mauoun kepunyaan orang lain yaitu :
a.       Diri atau badan orang.
b.      Kehormatan, kesusilaan.
c.       Harta – benda orang.
Ø    Wettelijk Voorschrift (Pasal 50) KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum."
Wettelijk Voorschrift adalah menjalankan perintah Undang-undang. Apa yang diperintahkan oleh suatu undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh sesuatu undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap tindak pidana.
Contoh : Algojo yang menjalankan tugas menembak mati terpidana yang divonis hukuman mati

Ø    Ambtelijke Bevel (pasal 51) KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum”. Ambtelijke Bevel atau perintah jabatan.secara harafiah adalah suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan.
Adapun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah :
1.      Orang itu melakukan perbuatan atas perintah jabatan.
2.      perintah harus diberikan oleh kuasa yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan kuasa itu.
Contoh : Seorang polisi diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap seorang penjahat.
Jadi apabila ternyata orang tersebut bukanlah penjahatnya, maka terhadap si polisi tidak dapat dihukum.


 
Daftar Bacaan
Moeljatno, asas – asas hukum pidana, PT Rineka Cipta, 2000
R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996,